4.800 THL Terancam Kehilangan Pekerjaan #THL #Terancam #Kehilangan #Pekerjaan

4.800 THL Terancam Kehilangan Pekerjaan

BANYUWANGI Nasib sekitar 4.800 tenaga harian lepas (THL) alias pegawai honorer di lingkup Banyuwangi berada di ujung tanduk. Pemerintah RI berencana memberlakukan peniadaan tenaga honorer di setiap instansi pemerintah, termasuk di lingkup pemerintah kabupaten.

Penghapusan tenaga honorer tersebut direncanakan akan berlangsung pada tahun depan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tepatnya pada pasal 96, yakni melarang mengangkat tenaga non-pegawai negeri sipil (PNS) atau non-pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengisi jabatan ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, ke depan, yang bekerja di instansi pemerintah adalah pegawai berstatus PNS dan PPPK saja. “Untuk petugas cleaning service, tukang parkir, sopir, misalnya, pakai tenaga outsourcing (alih daya) saja,” ujarnya dikonfirmasi usai meresmikan Warung NKRI di Hedon Cafe Banyuwangi kemarin (20/1).

Menurut Tjahjo, besar upah tenaga alih daya tersebut disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) di suatu daerah. “Jadi, pada 2023 tidak menerima pegawai negeri lagi, tenaga honorer bagi cleaning service, tukang parkir, sopir, pengamanan dalam (pamdal). Jadi tidak merekrut CPNS. Perekrutan CPNS sesuai kebutuhan. Misalnya ahli komputer, dan sebagainya,” kata dia.

Bagaimana dengan tenaga honorer guru? Tjahjo menyebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) tengah melakukan rekrutmen PPPK guru. “Ini juga menjadi bagian dari itu (menghapus honorer, Red). Agar guru yang smart dan menguasai masalah, bisa terekrut,” tuturnya.

Bahkan, untuk mengakomodasi sebanyak-banyaknya tenaga honorer guru agar menjadi PPPK, Tjahjo menyebut nilai ambang batas (passing grade) seleksi kompetensi PPPK diturunkan. “Tentu ada yang diterima ada yang tidak diterima. Namun, selama Pak Jokowi, sudah di atas 1 juta honorer yang diangkat. Sisanya masih 300 ribu. Ini masih terus kita upayakan,” bebernya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi Nafiul Huda mengatakan, jumlah pegawai honorer yang mengabdi di lingkup Pemkab Banyuwangi saat ini mencapai kurang lebih 6.000 orang. Tenaga honorer tersebut terdiri dari tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya.

Dia merinci, honorer tenaga pendidikan di Banyuwangi mencapai kurang lebih 3.000 orang. Namun, sekitar 1.500 orang berhasil lolos seleksi PPPK pada tahun lalu. Selain itu, honorer tenaga kesehatan sekitar 1.800 orang serta honorer tenaga teknis lainnya kurang lebih sebanyak 1.500 orang.

Artinya, jika kebijakan penghapusan honorer diberlakukan, maka nasib 4.800 tenaga honorer yang belum lolos seleksi PPPK terancam kehilangan pekerjaan. “Sekarang yang kita pikirkan, bagaimana THL yang ada. Perlu masukan dari banyak pihak sehingga tidak ada kegelisahan dari teman-teman THL yang selama ini mengabdi,” kata dia.

Memang, imbuh Huda, tenaga honorer di lingkup Pemkab Banyuwangi dikontrak selama satu tahun. Artinya, saat kontrak mereka berakhir, tidak ada kewajiban pemkab untuk memperpanjang kontrak kerja mereka. “Namun yang harus kita pikirkan dari sisi kemanusiaan,” tuturnya.

Lebih lanjut Huda menyatakan, sejauh ini pihaknya masih menunggu surat atau edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berkaitan dengan penghapusan honorer tersebut. Dia pun mengaku kalau honorer benar-benar dihapus, maka sejumlah langkah harus dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

“Kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada serta mengoptimalkan teknologi informasi (TI) untuk menopang kinerja kita. Kalau kita ambil contoh jalan tol, dahulu se-Indonesia membutuhkan banyak tenaga kerja, namun sekarang bisa dipangkas dengan mengoptimalkan pemanfaatan TI,” pungkasnya. 

#THL #Terancam #Kehilangan #Pekerjaan