Pemkab Takut Kena PHP Lagi • Radar Jogja #Pemkab #Takut #Kena #PHP #Lagi #Radar #Jogja

Pemkab Takut Kena PHP Lagi • Radar Jogja

RADAR JOGJA – Pemkab Gunungkidul memilih menunggu aturan terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Supaya tak jadi korban pemberi harapan palsu (PHP) pemerintah pusat. Gara-garanya beban gaji yang semula ditanggung pusat namun belakangan dibebankan kepada pemerintah daerah.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Gunungkidul Kisworo mengatakan, total rekrutmen P3K sejauh ini mencapai 1.258 pegawai. Tahap pertama pemberkasan terhadap 510 pegawai tahap kedua 327 pegawai, dan pemberkasan sisanya masuk ke intens tahap tiga. “Tapi anggaran di-PHP pusat. Rencana awal pembiayaan gaji ditanggung pusat, namun belakangan dilimpahkan ke pemkab,” kata Kisworo saat dihubungi Selasa (18/1).

Situasi demikian jelas membuat kantong APBD kabupaten langsung mengempis. Bagaimana tidak, intens satu tahun anggaran yang dikeluarkan pemkab untuk menggaji P3K total sekitar Rp 29 miliar. Angka tersebut cukup besar jika melihat kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). Meski demikian, menjadi kewajiban bagi pemkab untuk membayar. “Kalau tahun ini diminta pusat mengusulkan P3K lagi, tapi kemudian (beban anggaran) dilimpahkan kabupatan kami akan komunikasi dengan bagian keuangan daerah. Ini jadi dilema,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Honorer Sekolah Negeri Gunungkidul Aris Wijayanto mengaku baru saja melakukan audiensi dengan anggota DPRD Gunungkidul. Menurutnya, informasi mengenai gaji P3K dibebankan kepada pemkab belum final karena sejauh ini regulasi DAU belum ada. “Maka intens rekrutmen P3K tahun ini, kami minta pemkab mengusulkan tenaga pendidikan dimasukkan karena P3K hanya jabatan fungsional,” kata Aris Wijayanto.

Dia juga meminta pembukaan formasi disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai muncul kasus sekolah tidak mendapatkan jatah formasi atau ada sekolah kelebihan kuota.”Padahal, tenaga honorer hanya bisa mendaftar berdasarkan kuota yang diberikan di tempat kerja. Tidak bisa mendaftar ke sekolah lain,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho membenarkan telah bertemu dengan FGHSN dan dinas pendidikan. Kesimpulan hasil rapat menjadi catatan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pemkab. “Komunikasi dengan bupati maupun sekda kaitannya dengan ketersediaan anggaran,” kata Heri Nugroho. (gun/pra)

#Pemkab #Takut #Kena #PHP #Lagi #Radar #Jogja