Provinsi Gorontalo Tertinggi Realisasi APBD Tahun 2021, Begini Penjelasan Kemendagri #Provinsi #Gorontalo #Tertinggi #Realisasi #APBD #Tahun #Begini #Penjelasan #Kemendagri

Provinsi Gorontalo Tertinggi Realisasi APBD Tahun 2021, Begini Penjelasan Kemendagri

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta – Provinsi Gorontalo yang dipimpin Gubernur Rusli Habibie menjadi daerah dengan persentase realisasi pendapatan tertinggi pada Aturan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Aturan 2021. Capaian ini dirilis oleh Kementerian Paham Negeri (Kemendagri) pada Rabu (19/1/2022).

Kemendagri menjelaskan, realisasi APBD Tahun Aturan 2021 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Webinar Keuda Update Seri Kedua, bertajuk “Percepatan Realisasi APBD dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pasca Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda)”, yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri, Rabu (19/1/2022).

“Realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2021 per 31 Desember mencapai Rp 1.115,10 triliun atau 95,59 persen. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar Rp 1.050,93 triliun atau 92,48 persen. Sedangkan dari sisi belanja, per 31 Desember 2021 daerah berhasil merealisasikan belanja sebesar Rp 1.092,13 triliun atau 85,69 persen. Capaian ini melampaui realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp 1.021,26 triliun atau 82,69 persen,” jelas Fatoni melalui rilis Kadis Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Gorontalo Masran Rauf kepada tribungorontalo.com.

Pada webinar tersebut, Fatoni mengingatkan, tren kenaikan realisasi APBD agar terus ditingkatkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan sejumlah strategi untuk mempercepat realisasi APBD Tahun Aturan 2022.

Fatoni menjelaskan, langkah percepatan tersebut dapat dilakukan dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban dari setiap kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan. Pemerintah daerah juga harus terencana, konsisten, dan terukur intens merealisasikan anggaran. Upaya ini bisa dilakukan dengan menetapkan target per triwulan guna menghitung capaian penyerapan anggaran.

“Di samping itu, setiap perangkat daerah perlu mengambil langkah kreatif dan inovatif intens melaksanakan kegiatan dan anggaran, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” kata Fatoni.

Baca juga: Kisah Istri Rusli Habibie: Bu Idah, Tak Biasa Bekerja di Balik Meja

Ia juga mengimbau kepala daerah agar segera menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah, dengan tidak lagi berdasarkan pada tahun anggaran. memakai begitu, tidak perlu lagi dilakukan penggantian pejabat tersebut setiap tahunnya. Selain itu, realisasi pos anggaran kesehatan, termasuk pembiayaan program pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 juga harus terus dipercepat.

“Langkah percepatan lainnya adalah dengan melakukan lelang dini di bulan Juli atau Agustus pada tahun sebelumnya, sejak KUA-PPAS telah ditetapkan,” imbuh Fatoni.

Menurutnya, beragam langkah percepatan tersebut perlu ditunjang dengan upaya asistensi, monitoring, dan evaluasi secara periodik. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim kerja yang dipimpin langsung oleh sekretaris daerah, sekaligus memberikan teguran dan sanksi bagi perangkat daerah yang rendah capaian realisasi anggarannya.

#Provinsi #Gorontalo #Tertinggi #Realisasi #APBD #Tahun #Begini #Penjelasan #Kemendagri