Soal Penghapusan Pegawai Honorer, Komisi D DPRD DIY Harapkan Pemda Buat Regulasi Khusus #Soal #Penghapusan #Pegawai #Honorer #Komisi #DPRD #DIY #Harapkan #Pemda #Buat #Regulasi #Khusus

Soal Penghapusan Pegawai Honorer, Komisi D DPRD DIY Harapkan Pemda Buat Regulasi Khusus 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Kalangan legislatif di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut bersuara atas rencana pemerintah menghapuskan pegawai honorer di 2023 mendatang.

Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto mengatakan, sebagai mitra eksekutif di dunia pendidikan, dirinya tak tega apabila puluhan tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus honorer harus kehilangan pekerjaan atas berlakunya kebijakan tersebut.

Pihaknya berharap ada regulasi khusus dari Pemda DIY untuk mempertahankan tenaga honorer di dunia pendidikan.

Baca juga: Bakal Dihapus, Bagaimana Nasib Seribu Tenaga Bantu di Sleman?

“Saya kok ndak tega kalau kebijakan itu benar-benar diberlakukan. Hanya ada dua kategori yakni PNS dan PPPK. Mbok Pemda ada regulasi khusus, jangan manut pemerintah pusat terus,” katanya, Selasa (18/1/2022).

Dia menuturkan, legislatif akan berusaha berdialog dengan pemangku kebijakan di kalangan eksekutif agar ada jalan keluar untuk para tenaga honorer ke depannya.

“Kami bergarap ada upaya yang bijak dari Pemda DIY,” terang dia.

Sementara Anggota Komisi A DPRD DIY Stevanus C Handoko menambahkan, perlu diperiksa kembali apakah pernyataan Menpan RB terkait penghapusan tenaga honorer itu dapat pula diberlakukan bagi tenaga bantu (naban) di Pemda DIY.

“Karena bisa saja nomenklaturnya beda penerapannya juga beda,” katanya.

Baca juga: Harus Alih Profesi, Jukir Terdampak Revitalisasi Pedestrian Jalan KHA Dahlan Yogya Dapat Tali Asih

Akan tetapi jika ditinjau kembali, kategori pegawai pemerintah di 2023 berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK nantinya hanya ada dua kategori pegawai pemerintah yakni PNS dan PPPK.

“Jika demikian ya yang harus dilakukan pemerintah DIY harus melakukan up skilling, ya bantu lah para naban yang ada. Karena mau tidak mau ya aturan dari pusat harus diterapkan,” pungkasnya. (hda)

#Soal #Penghapusan #Pegawai #Honorer #Komisi #DPRD #DIY #Harapkan #Pemda #Buat #Regulasi #Khusus